Hukum Kepailitan

Buku Hukum Kepailitan ini awalnya terbit ketika hukum kepailitan masih diatur dalam Failissement Verordening Stb 1905 No.217 jo Stb 1906 No. 348. Kemudian, ketika krisis ekonomi terjadi di Indonesia tahun 1998 dilakukan pembaharuan hukum kepailitan dan akhirnya dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu No.1 Tahun 1998) tentang pembaharuan hukum kepailitan. Akhirnya, Perpu No. 1 Tahun 1998 tersebut disahkan menjadi Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Kemudian, kembali dilakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tersebut dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yang berlaku sampai saat ini. Oleh sebab itu, buku Hukum Kepailitan ini telah mengalami beberapa perbaikan agar sesuai dengan perkembangan hukum dan kasus-kasus hukum yang terjadi di Indonesia.

Buku ini disusun dengan bahasa yang sederhana sehingga mahasiswa dan para praktisi yang ingin mempelajari hukum kepailitan serta menggunakan rujukan dalam praktik-praktik kepailitan di Indonesia mudah memahaminya. 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s